Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang yang biasanya sejuk, jadi hangat malam itu. Api unggun besar menghangatkan tubuh kader-kader Gerindra yang duduk berjejal.
Sang ketua umum, Prabowo Subianto, menerima mandat partai untuk maju di Pemilihan Presiden 2019. Tahun depan, mereka akan kembali bertempur bersama, mengulangi perjuangan di 2014.
“Sebagai mandataris partai, sebagai pemegang mandat saudara sekalian, sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum hasil tiga kali Kongres (Gerindra), saya menyatakan diri tunduk dan patuh,” ucap Prabowo, Sabtu (14/4), usai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membacakan keputusan partai untuk mengajukannya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Padahal, hingga sehari sebelumnya, banyak orang meragukan Prabowo akan benar-benar maju di Pilpres 2019. Ia dianggap tak lagi sekuat dulu, baik amunisi maupun elektabilitas.
Prabowo disinyalir tengah terjepit: maju kena, mundur kena.
Di satu sisi, ia perlu menjaga soliditas dan elektabilitas partai dengan tetap memasang namanya guna memastikan dukungan konstituen loyal tak pergi ke mana-mana. Di sisi lain, kantongnya bisa jadi akan ‘bolong’ untuk mendapai kampanye pilpres--untuk kali ketiga setelah 2009 dan 2014 yang tak pernah berakhir dengan kemenangannya.

Padahal, sang adik yang selama ini menjadi penyokong finansial utamanya, Hashim Djojohadikusumo, diisukan sudah terlalu banyak berinvestasi pada pertaruhan politik kakaknya, terus-menerus, tanpa timbal balik nyata.


Rumor soal ‘kebangkrutan’ Prabowo menggelinding setelah beberapa tokoh melontarkan ucapan yang mengindikasikan Ketua Umum Partai Gerindra itu kini hitung-hitungan betul dengan pengeluarannya.
“Pak Prabowo bilang, enggak punya uang untuk pilpres kali ini, juga pilgub. Dia (Prabowo) itu kan sahabat saya, udah enggak punya duit. Enggak minta uang sama saya kok, hahaha,” kata Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat yang maju jadi calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Dedi Mulyadi,

Deddy, yang sempat mengikuti proses penjaringan di Gerindra, pertama kali mengatakan hal itu, Jumat (13/1), beberapa hari usai pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPUD. Deddy kini diusung di Pilkada Jawa Barat oleh Demokrat dan Golkar.
Sehari sebelumnya, Kamis (12/1), La Nyalla Mattalitti bercerita dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo, plus biaya ‘rekomendasi’ Rp 170 miliar oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerinda Jawa Timur, untuk maju di Pilkada Jatim. Syarat tersebut membuat politikus Gerindra dan mantan ketua umum PSSI itu merasa kecewa.

“Akhirnya saya diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari,” imbuh La Nyalla, yang kemudian memutuskan batal bertarung di Pilkada Jawa Timur, keluar dari Gerindra, dan bergabung dengan Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra.
Sementara di Pilkada Jatim, Gerindra kini mendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno yang juga diusung oleh PDIP, PKB, dan PKS.


Apakah kantong Prabowo bolong? Tidaklah, ujar Gerindra. Petinggi dan kader kompak menjawab: kondisi keuangan keluarga Djojohadikusumo yang selama ini menopang aktivitas politik Prabowo baik-baik saja.
Meski demikian, “baik-baik saja” dan “masih cukup” itu bukan berarti mereka tak perlu bantuan. Akhir Maret, Hashim Djojohadikusumo, sembari mengatakan Gerindra dan Prabowo punya logistik “cukup” untuk Pemilu Presiden 2019, juga berujar, “Mungkin ada cawapres dengan akses ke logistik, alhamdulillah, puji Tuhan.”

“(Pencapresan Prabowo) itu belum 100 persen (final). Masih ada waktu sampai pendaftaran (kandidat capres-cawapres) tanggal 4 Agustus. Semua pertimbangan ada di rentang itu,” ujar Dodi Ambardi, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, kepada kumparan.
Banyak yang belum selesai di balik mandat kepada Prabowo itu.